Pemko Bukittinggi Gelar Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di DP3APPKB

Bukittinggi-Pemerintah kota Bukittinggi melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

(P3APPKB) menggelar evaluasi Percepatan Penurunan stunting yang digelar di Kantor P3APPKB pada Kamis(7/09).

Baca juga: Presiden Jokowi Terbitkan Kepres No. 2 Tahun 2022

Dalam wawancara Kabid DP3APPKB Era Fitri kepada awak media  menyampaikan bersama bahwa berdasarkan data Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 202, angka stunting Bukittinggi berasa diangka 19 ?n untuk tahun 2022 berdasarkan SSGI tahun 2022 itu berada diangka 16, 8, %, berarti turun 2, 2 persen, Jadi nomor dua terendah di Sumatera Barat yang pertama yakni di Sawahlunto.

"Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting, Pemerintah kota Bukittinggi sudah melakukan berbagai kegiatan dan melibatkan seluruh OPD yang terlibat Percepatan Penurunan Stunting ini melakukan aksinya secara konvergensi, " papar Era.

Baca juga: PT. ASDP Layani Perjalanan Presiden Jokowi Seberangi Danau Toba, Pol Airud Kawal KMP Kaldera Toba

Menurut Era, tidak hanya dari OPD saja tetapi dari Dinas Kesehatan termasuk dari Dinas Sosial, Perkim, dan juga melibatkan stakeholder lainnya.

"Jadi Dinas KB melakukan kegiatan pendampingan keluarga beresiko stunting datanya dari PK tahun 2021 dan untuk pendampingan sekarang yaitu PK 2022, dengan sasaran  keluarga yang mempunya balita, ibu hamil, ibu menyusui, cantin (calon pengantin) itu yang kami dampingi

Baca juga: Mahfud MD: HPN 2022, Marwah Pers Harus Dijaga

Selanjutnya kata Era, pihaknya juga ada inovasi yaitu Geming (Genre Pemutus Stunting) pihaknya ada kegiatan generasi berencana yang kegiatan setiap tahun dengan kegiatannya dari perwakilan Pusat Informasi Konseling Remaja yang ikut ajang pemilihan Duta Genre untuk tahun sekarang dan acara tersebut dilaksanakan di akhir Februari atau awal Maret.

Ditambahkan Kabid Era, Rencana akan membuat forum kerjasama dengan forum disekolah dan melakukan sosialisasi penyuluhan ke remaja yang ada disekolah terkait yang ada stunting ini.

Baca juga: Tahun 2022, ASN Kemendes PDTT Harus Lebih Trampil Dalam Implementasi Program dan Informasi Publik

"Dan di OPD juga melibatkan kader untuk melakukan pendataan di lapangan, hanya yang mengolah adalah pihak BKKBN, " pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut tim BKKBN Provinsi Sumbar, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perkim, Bapelitbang dan stakeholder.

(LindaFang).

Baca juga: Jonny G. Plate: WFH Lingkup Kominfo Tetap Mengedepankan Layanan Publik Secara Profesional