Wako Erman Safar Jawab Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Bukittinggi

Bukittinggi - Wali Kota Bukittinggi jawab pemandangan umum fraksi DPRD Bukittinggi atas R-APBD Perubahan 2024. Jawaban itu disampaikan dalam rapat paripurna, di Gedung DPRD, Selasa (30/07).

Dalam penyampaiannya, Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, menjelaskan sependapat dengan fraksi gerindra, bahwa kedepan antara Pemerintah Kota Bukittinggi melalui rencana kerjanya dan DPRD melalui pokok-pokok pikirannya, mewujudkan bersinergi untuk dapat pencapaian RPJMD demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Paripurna DPRD Bukittinggi Gelar Tutup Masa Sidang Tahun 2022/2023 dan Buka Masa Sidang 2023/2024

Terkait pemandangan umum fraksi PKS, Wako menjelaskan, pendapatan berasal dari sektor pariwisata. Dengan telah dibukanya akses jalan Lembah Anai seta kondisi alam yang cukup kondusif, pemko tetap berupaya dan bekerja keras untuk mencapai target pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun 2024.

"Penyelenggaraan pemerintahan tahun 2024 sedang terlaksana. Maka pencapaian RPJMD dapat diukur sampai akhir tahun 2023. Sebagai tahun kedua penyelenggaraan RPJMD tahun 2021-2026 melalui pencapaian indikator makro. Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 mencapai 4, 79?rada diatas target RPJMD tahun 2023 sebesar 4, 29%. Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2023 yaitu 4, 99% telah mencapai atau melebihi target bahkan berada jauh  dibawah target RPJMD tahun 2023 sebesar 6, 96%. Indeks Pembangunan Manusia, mencapai 81, 88 berada diatas target RPJMD pada tahun 2023 sebesar 81, 57. Tingkat kemiskinan tahun 2023 mencapai 4, 11%, melebihi target sebesar 4, 36%, dan gini rasio sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat berada pada angka 0, 255, melebihi target RPJMD yang ditetapkan sebesar 0, 263, " jelas Wako.

Baca juga: Rapat Paripurna DPRD, Tanggapan Wako Bukittinggi terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Tiga Ranperda

Untuk fraksi Demokrat, Wako menjelaskan, Pemerintah Daerah tetap melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber pendapatan daerah tidak hanya dari pajak dan retribusi, tetapi juga optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah yang akan menambah pendapatan asli daerah. Secara garis besar penambahan pendapatan daerah bersumber dari Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp11 M.

"Selanjutnya terkait dengan penerimaan terhadap bangunan Pasar Atas sudah dianggarkan dalam APBD awal tahun 2024 ditargetkan pendapatannya sebesar lebih kurang Rp7 milyar, " paparnya.

Baca juga: Rapat Paripurna DPRD Kota Bukittinggi Hantaran Ranperda Bahas Tiga Agenda

Terhadap pemandangan fraksi amanat nasional pembangunan, disampaikan, harapan pada pembahasan bersama, akan ada penyempurnaan R - APBD perubahan 2024 ini.

Terkait pemandangan umum fraksi PKS, Wako menjelaskan, pendapatan berasal dari sektor pariwisata. Dengan twlah dibukanya akses jalan Lembah Anai seta kondisi alam yang cukup kondusif, pemko tetap berupaya dan bekerja keras untuk mencapai target pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun 2024.

Baca juga: Pemerintah Kota Bukittinggi bersama DPRD Setujui Ranperda Pelaksanaan APBD 2022, Wako Erman Safar Hantarkan KUA-PPAS APBD 2024

Terkait pemandangan fraksi Nasdem-PKB, Wako menyampaikan, Pemko Bukittinggi akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai target pendapatan asli daerah.

"Sejalan dengan pandangan Fraksi Nasdem-PKB, pemko melalui TAPD, telah melakukan penyisiran terhadap belanja yang direncanakan serta meminta SKPD untuk melakukan evaluasi dan verifikasi, melakukan rasionalisasi terhadap belanja yang dituangkan dalam R-APBD Perubahan 2024, guna meminimalkan SILPA pada akhir tahun anggaran, " tukasnya.

Baca juga: Rapat Paripurna DPRD kota Bukittinggi, Wako Erman Sampaikan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2022

Terakhir, untuk fraksi golkar, Wako Erman, menjawab, Dalam APBD awal tahun 2024, asumsi pembiayaan daerah sebesar Rp50 milyar, yang bersumber dari SILPA tahun anggaran sebelumnya. Setelah dilakukan audit oleh BPK dan dituangkan dalam Perda LKPD tahun 2023, maka didapatkanlah pembiayaan yang bersumber dari SILPA sebesar Rp33.057.673.165.

"Mengenai Koperasi Saayun Salangkah, saat ini sedang dilakukan proses penggantian kepengurusan, sehingga harus menunggu penyelesaian pembukuan dan laporan dari kepengurusan yang lama ini, " kata Wako.

Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial, mengapresiasi jawaban yang disampaikan wakil wali kota atas ranperda APBD Perubahan 2024 ini. Selanjutnya, jawaban itu menjadi landasan bagi setiap anggota DPRD untuk membahas keberlanjutan anggaran pemerintahan daerah Bukittinggi ini itu bersama pemerintah daerah.

"Kita akan bahas raperda R-APBD Perubahan 2024 ini, melalui banggar bersama TAPD dan seluruh SKPD, " pungkas Beny Yusrial.(**).